Informasi Publik Setiap Saat | PPID Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

PPID Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang / Informasi Publik Dikecualikan

Informasi Publik Dikecualikan

Daftar Informasi Publik Dikecualikan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang yang mencantumkan ringkasan kondisi keuangan	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
2.	Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang yang melampirkan laporan keuangan	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
3.	Laporan Keuangan Wajib Pajak	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
4.	Berita Acara Pemeriksaan Pajak Daerah	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
6.	Surat Keputusan Pengurangan Pajak Terutang	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
7.	Surat Keputusan Keberatan Pajak Terutang	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
8.	Laporan Penilaian Objek PBB-P2	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku
9.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	1. Pasal 103 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Pasal 17 huruf h angka 3 dan hurf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	mengungkap rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	melindungi rahasia pribadi (Wajib Pajak) atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan Wajib Pajak	Selama Berlaku